Paparan.co – Kabupaten Tangerang, -Di awal tahun 2025, Presiden Prabowo mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini, bahkan beberapa pos belanja harus dikurangi hingga 90%.

Namun, instruksi Presiden ini seolah diabaikan dengan masih banyaknya Organisasi Perangkat daerah(OPD) atau Dinas, Khususnya di Kabupaten Tangerang yang melaksanakan Kegiatan Rapat maupun Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel mewah.

Baru-baru ini, salah satu OPD, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Tangerang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus bagi Satgas PPA Kecamatan dan Desa selama dua hari di Sapphire Sky Hotel & Conference.

Kegiatan itu bertujuan agar Satgas PPA memahami tentang layanan perlindungan perempuan dan anak, memahami alur layanan PPA serta Satgas PPA Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Penegak Demokrasi (AMPD) Alif Karomah menilai Rapat di hotel mewah sama saja dengan membuang anggaran. Padahal, jelas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.

“Kenapa harus Bimtek di hotel?. Ruang rapat di perkantoran pemda ini banyak. Selain itu pemda juga punya Gedung Serba Guna (GSG) yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Ia menilai masih banyaknya OPD di Kabupaten Tangerang yang menggelar rapat ataupun Bimtek di hotel mewah sebagai bentuk pembangkangan. Padahal sebelumnya, Presiden mengimbau kepala daerah terpilih dari hasil Pilkada 2024 untuk fokus pada kerja nyata yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Presiden pun meminta agar kegiatan seremonial yang tidak krusial, seperti seminar dan rapat berlebihan, dikurangi demi efisiensi anggaran. “Mungkin Bapak Bupati kita ini lupa, sehingga membiarkan OPD-OPD ini untuk tidak mematuhi instruksi Presiden,” ucapnya.

Alif menduga nekatnya sejumlah OPD menggelar kegiatan dihotel ini hanya untuk mendapatkan keuntungan semata. “Seharusnya kegiatan rapat koordinasi antar-OPD cukup menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk efisiensi dan efektivitas belanja,” tandasnya.