Paparan.co – Tangerang | Setelah berulang kali digelar acara seremoni dengan kemasan monitoring dan evaluasi yang pada akhirnya menggunakan anggaran desa dengan dalih “kebersamaan”, kini muncul lagi kebijakan baru berupa pengadaan mobil siaga desa.

Alamsyah, salah satu pegiat kontrol sosial asal jayanti, mempertanyakan keras apakah pengadaan mobil tersebut benar-benar kebutuhan mendesak warga, atau justru pesanan pihak perusahaan pemasok kendaraan, karena info yang saya dapat kades ramai-ramai pesan ke salah satu penyedia kendaraan tersebut di karawaci.

Pasalnya, anggaran desa sebesar Rp277 juta dialokasikan untuk membeli satu unit mobil. “Urgensinya apa? Banyak desa yang sebelumnya sudah punya kendaraan operasional, bahkan tidak sedikit yang akhirnya bermasalah dan berujung persoalan hukum di Pengadilan Tipikor,” ujar Alamsyah.

Ia menilai keputusan ini janggal, apalagi program pengadaan kendaraan desa pernah menjadi sorotan karena potensi mark-up hingga penyalahgunaan. “Lalu tiba-tiba muncul lagi kebijakan pembelian mobil siaga dengan nilai ratusan juta. Untuk siapa sebenarnya mobil siaga ini?” tegasnya.

Anggaran Infrastruktur Lebih Mendesak, Tapi Terpinggirkan

Alamsyah menambahkan, jika dana sebesar Rp277 juta digunakan untuk pembangunan infrastruktur, hasilnya akan jauh lebih dirasakan oleh masyarakat.

“Saluran air di banyak desa sudah tidak nampak, mengecil, bahkan tersumbat. Setiap hujan, air tidak punya jalur mengalir. Belum lagi kondisi jalan lingkungan yang butuh perbaikan. Ini kebutuhan dasar warga, yang seharusnya diprioritaskan,” ucapnya.

Ia menilai pengadaan mobil siaga tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. “Di banyak desa, drainase rusak, akses jalan buruk, fasilitas dasar masih minim. Tapi anggaran ratusan juta justru fokus ke mobil. Siaga untuk siapa?”

Desa Diminta Transparan dan Anggaran Harus Benar-Benar Pro Rakyat

Alamsyah meminta pemerintah desa lebih transparan dan membuka seluruh dokumen perencanaan, termasuk proses pemilihan penyedia mobil.

“Saya khawatir ini hanya pola baru untuk menghabiskan anggaran. Desa harus menjelaskan secara terbuka: siapa yang mengusulkan, bagaimana analisis kebutuhan, dan apa manfaatnya untuk warga,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa dana desa harus digunakan untuk kepentingan publik secara nyata. “Jangan sampai program yang tidak prioritas dipaksakan, sementara kebutuhan warga dibiarkan.”

Alam pun menjelaskan jika ia akan segera membentuk tim untuk buat kajian awal di beberapa kecamatan terkait infrastruktur di desa yang belum tersentuh atau belum di lanjutkan oleh pemerintah desa, kita akan mulai dari jayanti tempat kantor pusat geram grup, lalu balaraja, cisoka, solear, kresek gunung kaler, mekar baru dan kronjo.